Jember – Rabu, 18 Februari 2026. Diskusi strategis mengenai peningkatan serapan karbon melalui rehabilitasi lahan kritis digelar bersama pihak Taman Nasional Meru Betiri sebagai bagian dari dukungan terhadap target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan kolaborasi multipihak dalam upaya pemulihan ekosistem kawasan konservasi yang berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kawasan tersebut memiliki peran penting sebagai penyangga kehidupan, pengendali tata air, sekaligus penyerap karbon alami di wilayah Jawa Timur. Dalam forum diskusi, para pihak membahas kondisi degradasi lahan yang terjadi di sejumlah zona pengelolaan kawasan. Berdasarkan Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE) 2024–2028, kerusakan ekosistem di kawasan Taman Nasional Meru Betiri telah teridentifikasi dalam kategori ringan hingga berat. Kerusakan tersebut berdampak pada menurunnya kualitas tutupan vegetasi serta kapasitas serapan karbon kawasan. Oleh sebab itu, rehabilitasi lahan kritis dinilai menjadi langkah strategis yang harus dilakukan secara kolaboratif. Diskusi ini sekaligus memperkuat sinergi antara pengelola kawasan, lembaga pendamping, dan masyarakat desa penyangga.

Diskusi dihadiri oleh Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri, RM. Wiwied Widodo, S.Hut., M.Sc., Pembina Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia, KH. M. Misbahus Salam, serta Ketua Yayasan Habilis Indonesia Madani, Arif, S.Sos., M.AP. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai TNMB menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan kawasan konservasi. “Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan kolaborasi dalam upaya pemulihan ekosistem di kawasan Meru Betiri ini. Kami membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat serta dukungan para mitra agar fungsi hutan dapat kembali optimal,” ujarnya. Para pihak juga menekankan bahwa rehabilitasi kawasan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Pendekatan berbasis kemitraan konservasi dinilai mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekologis dan sosial ekonomi. Diskusi turut menyoroti pentingnya integrasi program dengan kebijakan nasional FOLU Net Sink 2030. Kawasan TNMB dipandang memiliki posisi strategis dalam mendukung aksi mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah maupun nasional. Komitmen bersama menjadi dasar penguatan langkah rehabilitasi yang berkelanjutan.

Dalam forum tersebut juga dibahas secara teknis mengenai lokasi lahan kritis yang menjadi prioritas rehabilitasi di wilayah desa penyangga, yakni Desa Sanenrejo, Wonoasri, dan Andongrejo di Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Berdasarkan dokumen perencanaan program, luasan lahan kritis yang akan direhabilitasi mencapai ±217,86 hektare. Area tersebut sebelumnya mengalami tekanan akibat aktivitas pemanfaatan lahan yang tidak sesuai prinsip konservasi. Selain itu, sebagian lahan juga mengalami gangguan vegetasi yang menghambat proses regenerasi alami hutan. Ketua Yayasan Habilis Indonesia Madani, Arif, S.Sos., M.AP., menyampaikan bahwa rehabilitasi dilakukan dengan pendekatan berbasis potensi lokal masyarakat. “Program ini kami rancang supaya masyarakat benar-benar jadi bagian dari solusi, bukan cuma sebagai penerima manfaat. Jadi pemulihan hutan bisa berjalan bersama dengan upaya menjaga kelestarian kawasan secara berkelanjutan,” ungkapnya. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengembalikan fungsi ekologis kawasan tanpa mengubah status konservasinya. Upaya rehabilitasi juga diarahkan untuk meningkatkan kembali kapasitas serapan karbon secara bertahap.

Keterlibatan masyarakat desa penyangga menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan program rehabilitasi. Hubungan sosial dan ekonomi masyarakat dengan kawasan hutan dinilai sangat erat sehingga pendekatan partisipatif menjadi kebutuhan utama. Pembina Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia, KH. M. Misbahus Salam, menegaskan pentingnya nilai kearifan lokal dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. “Menjaga hutan bukan hanya tugas negara, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual masyarakat dalam merawat ciptaan Tuhan,” tutur KH. Misbahus Salam. Diskusi juga menekankan penguatan kelembagaan lokal sebagai fondasi tata kelola kolaboratif di tingkat tapak. Forum multipihak diharapkan menjadi ruang koordinasi sekaligus pengawasan bersama terhadap implementasi rehabilitasi kawasan. Melalui pendekatan sosial, ekologis, dan kultural, program ini diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat. Sinergi lintas pemangku kepentingan diyakini dapat meminimalisasi konflik pemanfaatan lahan di kawasan konservasi. Kolaborasi tersebut menjadi langkah penting menuju pengelolaan kawasan yang berkelanjutan.

Pertemuan ditutup dengan kesepahaman bersama untuk menindaklanjuti hasil diskusi dalam penguatan kemitraan konservasi di kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Para pihak sepakat bahwa rehabilitasi lahan kritis merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Balai TNMB menegaskan bahwa keberhasilan program akan tercermin dari pulihnya fungsi ekologis kawasan serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan. Program ini diharapkan mampu memperkuat fungsi TNMB sebagai benteng terakhir hutan hujan dataran rendah di Pulau Jawa. Selain mendukung mitigasi perubahan iklim, rehabilitasi kawasan juga berkontribusi terhadap perlindungan keanekaragaman hayati dan sistem tata air. Kolaborasi multipihak menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan upaya pemulihan ekosistem. Dengan sinergi yang terbangun, kawasan TNMB diharapkan dapat menjadi model integrasi konservasi dan pemberdayaan masyarakat berbasis desa penyangga. Diskusi berlangsung konstruktif dan menghasilkan komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan antara kelestarian alam dan keberlanjutan kehidupan masyarakat sekitar kawasan hutan.